Pemkab Rohul Ikuti Konsultasi Publik RPP Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Secara Virtual

Pemkab Rohul Ikuti Konsultasi Publik RPP Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Secara Virtual

 Bentuk implementasi UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau Omnibus Law, Pemerintah mulai merancang Penyusunan Peraturan Pemerintah tentang penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.

Untuk menyamakan persepsi dan masukan dari Pemerintah Daerah, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Sosialisasi dan Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah” secara virtual, yang diikuti oleh Gubernur, Bupati/walikota, DPRD Kabupaten /Kota seluruh Indonesia.

Sementara Perwakilan dari Pemkab Rohul, diwakili Sekretaris BPKAD Rohul Asikin SE bersama para Kabid dan Kasi Bapenda dan BPKAD Rohul, diruang Video Conference Diskominfo Rohul, Pasir Pengaraian, Kamis (19/11/2020).

Sosialisasi dan Konsultasi Publik tersebut dibuka langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) melalui Sekjen Kemendagri Muhammad Hudori. Ia menyampaikan bahwa RPP penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah menyesuaikan dengan Undang-undang Cipta Kerja (Omnibus law).

“Rancangan peraturan pemerintah ini dimandatkan ke Kemendagri dalam rangka percepatan perizinan berusaha untuk peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha di daerah,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Muhammad Hudori mengatakan ketentuan menimbang tentang penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah diperlukan, untuk memberikan kepastian hukum dalam berusaha.

Sehingga meningkatkan iklim investasi dan kegiatan berusaha serta menjaga kualitas perizinan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Lanjutnya, perlu dilakukan penyusunan Peraturan Pemerintah tentang penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah untuk menindaklanjuti UU Cipta Kerja Pasal 176 angka 3 dan 9 UU No 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja.

RPP perizinan di daerah kata dia, bertujuan untuk menginventarisasi dan mengidentifikasi jenis usaha apa saja yang dapat disederhanakan. RPP tersebut nantinya juga sebagai wadah yang menampung aspirasi di daerah.

Usai Sosialisasi dan Konsultasi RPP, Perwakilan Pemkab Rohul melalui Sekretaris BPKAD Rohul Asikin SE kepada Media Center Diskominfo Rohul mengatakan Konsultasi Publik tentang RPP Perizinan usaha didaerah ini menjadi prioritas Pemerintah.

"Itu tadi yang kita dengar dari Vicon dengan Kemendagri tadi, bahwa akan diterbitkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha didaerah, itu sudah dibahas bersama seluruh Provinsi dan Kabupaten se Indonesia tentang RPP tersebut," ujarnya.

"Tentu tentang perizinan ini memang prioritas Pemerintah Pusat, intinya kita di Daerah harus mengintegrasikan seluruh Peraturan-Peraturan yang di Pusat dengan peraturan yang akan kita buat di Daerah," tambah Asikin.

Ketika ditanya apakah didaerah akan menindaklanjuti Perda atau Perbub, Asikin menjelaskan, sesuai arahan dari Kemendagri setelah Peraturan Pemerintah itu diundangkan nanti, akan ditindaklanjuti aturan-aturan turunan sampai kepada aturan Bupati.


Selamat Datang Diwebsite Resmi Kabupaten Rokan Hulu , Website ini Merupakan Bentuk dari Keterbukaan Informasi Kabupaten Rokan Hulu . Segala Informasi Yang ditayangkan merupakan informasi yang Valid. Jika Ada Permasalahan dalam Penayangan Silahkan Hubungi Pihak Pengelola Diskominfo Rokan Hulu