Hari Santri Nasional, Bupati Janji Perjuangkan Dana Hibah Madrasah

Lembaga pendidikan khususnya yang berada di jajaran Kementrian Agama (Kemenag) bisa berbangga hati. Karena, tahun depan Pemerintah daerah (Pemda) Rokan Hulu (Rohul) buka kran dan berupaya membantu dana hibah bagi pendidikan Islam, berasal dari APBD daerah.

Itu diakui Bupati Rohul H Sukiman, saat menghadiri Hari Santri Nasional (HSN) tingkat Kabupaten di Convention Hall Masjid Agung  Islamic Center (MAIC) Pasir Pangaraian, Rabu (31/10/2018) siang.

Dikatakan Bupati Sukiman, komitmen Pemkab Rohul dengan mendukung lembaga pendidikan Islam yang ada di Negeri Seribu Suluk. Nantinya akan direalisasikan setelah Perda Pendidikan Islam sebagai salah satu syarat memperoleh dana hibah bersumber dari dana APBD.

"Perdanya tengah dalam proses, berharap tahun 2019 bisa disahkan. Meski tidak bisa dianggarakan di APBD murni 2019, kita akan perjuangkan dana hibah bisa direalisasikan di APBD Perubahan 2019," janji Bupati Sukiman.

Kemudian terkait kegiatan HSN ke IV tingkat Provinsi Riau yang akan diselenggarakan di Rohul, Bupati juga menginginkan, agar peringatan lebih meriah dibanding tahun ini. Dirinya memerintahkan Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) Rohul, agar bisa berkoordinasi dengan Kemenag terkait persiapan termasuk anggaran.

“HSN tingkat Provinsi Riau nantinya Rohul akan jadi tuan rumah, tolong secepatnya dipersiapkan, berapa dana yang dibutuhkan," imbau Bupati Sukiman.

Bupati juga berpesan ke seluruh lembaga pendidikan Islam, agar dapat menanamkan wawasan kebangsaan kepada santri/wan. Itu dibutuhkan untuk membentengi anak dari perkembangan teknologi semakin pesat dan pengaruh budaya asing.

“Karena selain ilmu agama, santri juga ditanamkan wawasan kebangsaan, agar mereka lebih mencintai tanah air dan terhindar dari pengaruh negatif teknologi serta pengaruh budaya asing," pesan Bupati.

Sementara Kakan Kemenag Rohul, H Syahruddin Msy, berterima kasih karena Bupati sudah mengakomodir Perda Pendidikan Islam, sebagai syarat mendapatkan dana hibah  APBD.

Kakan Kemenag mengaku, bahwa Perda Pendidikan Islam itu sudah setahun lalu disampaikan ke DPRD. Awalnya, Ketua DPRD Rohul menyurati Kemenag untuk menggarap Perda MDTA, namun Perda MDTA itu dianggap belum sempurna.

Kemudian Kemanag kembali membuat surat balasan agar Perda MDTA disempurnakan menjadi Perda Pendidikan Islam. Dalam Perda itu sudah mencakup item MDTA, Pondok Pesantren, Madrasah dan TPQ.

"Itu sudah kita sampaikan ke pak Bupati,  Alhamdulillah pak Bupati memberi lampu hijau, langsung ditelepon pak Sekda dan Bappeda, sekarang sedang dicari kajian ilmiah di UNRi. Dari kajian ilmiah itu nantinya akan dirumuskan dalam bentuk pasal per pasal," ucap Syahruddin.

Syahruddin juga menyebutkan, target Perda itu sendiri lebih ke meningkatkan kesejahtraan guru agama di Madrasah swasta.

"Karena 93 persen madrasah masih swasta, dan hanya 7 persen berstatus Negeri, kamudian guru honor lebih besar dari yang sudah PNS. Jadi targetnya guru MDTA berstatus honor yang tidak mendapatkan apa-apa selain sumbangan santri," tegasnya.

Sikapi hal itu, Sekjen FKPP Ahmad Siregar SpdI, juga berterima kasih ke Bupati Rohul H Sukiman yang telah memberikan wewenangnya untuk keberlanjutan lembaga pendidikan agama Islam di Rohul. Apalagi, beban yang dipikul lembaga pendidikan agama sangat luar biasa bisa 24 jam, jauh beda dibanding sekolah umum.

"Sangat wajar dapatkan perhatian Pemerintah daerah, apalagi tahun depan Rohul dipilih sebagai tuan rumah HSN tingkat provinsi. Jadi sangat dibutuhkan bantuan Pemerintah daerah," sebut Ahmad Siregar.

Kegiatan usung tema "Bersama Santri Damailah Negeri, juga dihadiri Ketua PKK Kabupaten Rohul Hj Peni Herawati Sukiman, Kalapas Kelas IIB Pasir Pagaraian, M Lukman, perwakilan Kapolres, Dandim, Wakil Ketua Umum FKPP Riau KH Mursyid, dan perwakilan Kemenag Riau Fakhri MA.