Bagikan Artikel ini ke Facebook

ROKAN HULU - Acara Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2023-2024 dengan tema “digitalisasi untuk cegah korupsi” Berlangsung di Thamrin Nine Ballroom, Jakarta, Selasa (20/12/2022)

Hadir secara langsung dalam acara tersebut Menteri Lingkungan Hidup Siti Nurbaya, Menteri Perindustrian Agus Gumilang Kartasasmita , Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Koordinator pelaksanaan stranas PK pahala Nainggolan

Selain itu diikuti juga secara virtual oleh Gubernur, Bupati/Walikota se-Indonesia dan Dari Kabupaten Rokan Hulu diikuti oleh Wakil Bupati Rokan Hulu H. Indra Gunawan, Sekda Rokan Hulu Muhammad Zaki SSTp,M.Si, Inspektur Inspektorat Rokan hulu Helfiskar,Kepala Bapenda El Bisri, Sekretaris Bapenda Zulhendri,SE dari Ruang Vidcon Diskominfo Rokan Hulu.

Korupsi adalah kejahatan yang sangat luar biasa yang tentunya tidak hanya menimbulkan dampak ekonomi , sosiologis tapi juga sistematis, dan kehadiran semua pihak sebagai bentuk komitmen terhadap undang-undang nomor 7 Tahun 2006 yang meratifikasi konvensi perserikatan bangsa-bangsa melawan Korupsi pada tahun 2003 di mana salah satu mandatnya yang harus dijalankan adalah membangun strategi pencegahan korupsi yang terintegrasi, fokus dan terukur, Atas dasar itulah pemerintah menyusun peraturan Presiden mengenai rencana Aksi Nasional pemberantasan korupsi, kemudian melalui peraturan Presiden nomor 54 pada tahun 2018 disusunlah strategi nasional pencegahan korupsi.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi yang juga Tim Nasional Pencegahan Korupsi Firli Bahuri dalam laporannya menyampaikan dalam menjalankan strategi nasional pencegahan korupsi berdasarkan peraturan Presiden nomor 54 tahun 2018 presiden telah membentuk tim nasional 5 Kementerian untuk bersama-sama berkolaborasi mencegah korupsi yaitu Komisi Pembrantasan Korupsi, Staf Kepresidenan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Firli Mengatakan selama dua (2) tahun pertama KPK telah membangun komunikasi publik dalam rangka mengkampanyekan isu-isu korupsi, salah satunya dengan melakukan upaya-upaya pencegahan dan pendidikan anti korupsi.

”Kita sadar tidak begitu banyak orang yang bergembira dengan upaya-upaya pencegahan dan pendidikan anti korupsi yang kita lakukan tetapi kita tidak boleh berputus asa karena sesungguhnya hanya pendidikan lah yang dapat mengubah budaya dunia pendidikan maka tidak akan terdapat celah dan peluang terjadi korupsi”jelasnya.

Ketua KPK menegaskan bahwa keberhasilan maupun kegagalan pencegahan korupsi sangat tergantung pada komitmen untuk menjalankannya dan pencegahan korupsi menjadi penting karena melalui pencegahan maka kita telah menyelamatkan potensi kerugian negara

”dengan upaya kita bersama kita menyelamatkan kurang lebih kerugian negara 57,9 triliun Tahun 2022 dan itu bisa kita gunakan untuk belanja-belanja Negara yang menopang program-program nasional pemerintah di bawah pimpinan Ir. Joko Widodo” ungkap firli.

Sementara itu Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan terdapat tiga aksi pencegahan korupsi yang berada dalam koordinasi Kementerian koordinator bidang perekonomian yaitu kebijakan dan penganggaran berbasis elektronik, kegiatan sinkronisasi kebijakan satu peta dan tata kelola ekspor impor komoditas pangan dan kesehatan .

“tujuannya untuk menyelesaikan permasalahan tumpang tindih pemanfaatan ruang yang diatur dalam peraturan Pemerintah nomor 43 Tahun 2021”ujar Airlangga.

Kemudian, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas mengatakan berdasarkan arahan dari presiden Joko Widodo tentang reformasi birokrasi mencakup birokrasi yang berdampak, dirasakan langsung oleh masyarakat, Birokrasi Bukan Tumpukan Kertas, Digitalisasi Birokrasi untuk cegah korupsi.

"kita bekerja Sampai malam tapi dampaknya nggak terasa untuk rakyat maka oleh karena itu tema reformasi birokrasi bisa berdampak bisa kita eksekusi bersama-sama termasuk dengan teman-teman kemeterian dan KPK dan sekarang bukan waktunya birokrasi ini menjadi tumpukan kertas, gubernur dan Bupati sudah waktunya membuat raport kinerja tidak lagi bulanan tapi mingguan, Dari situ kemudian tahu siapa mengerjakan apa dan hasilnya apa karena kalau nggak ditarget birokrasi ini sibuk tapi hasilnya tidak terlalu berdampak” tegasnya.

Abdullah Azwar Anas melanjutkan, terkait dengan pencegahan korupsi melalui Digitalisasi birokrasi, sesuai arahan Presiden sampai saat ini penyelenggaraan signifikan terhadap kinerja pemberantasan korupsi adalah belanja produk dalam negeri lewat e-catalog, karena belanja lewat e-catalog telah nyata mempercepat penyerapan anggaran beberapa kabupaten kota karena penggunaan anggarannya lebih terbuka.

“Oleh karena itu harapan kami mohon arahan ke depan para kepala daerah kalau perlu ditekan didorong agar penggunaan e-catalog minimal 50% dari total belanja daerah untuk indeks development berkolaborasi positif dengan nilai efektifitas pemerintah” jelasnya.

Senada dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Jenderal TNI Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan e-catalog menjadi solusi pencegah korupsi dibidang pengadaan barang/jasa

Jika Belanja barang/jasa mencapai 400 triliun dapat membuka 2 juta lapangan kerja dan akan berdampak pada 1,7% pertumbuhan ekonomi yang dibuat oleh Bappenas. selain itu, tahun ini 14 pelabuhan di tanah air sudah terintegrasi dengan digital, Digital life merubah negeri” kata Luhut.

Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi tahun 2023-2024 ditandai denganPenandatanganan Surat keputusan bersama oleh Tim Nasional Pencegahan Korupsi, adapun 15 aksi pencegahan korupsi tahun2023-2024 yaitu Kebijakan satu peta, penguatan pengendalian ekspor impor, pemanfaatan data dan beneficial ownership, reformasi pelabuhan, digitalisasi kemudahan berusaha, digitalisasi perencanaan penganggaran pusat dan daerah, peningkatan efektivitas pencegahan korupsi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, optimalisasi penerimaan negara bukan pajak/PNBP melalui intensifikasi dan ekstensifikasi di sub-sektor mineral dan batubara/minerba, penataan aset pusat, penguatan partai politik dalam pencegahan korupsi, optimalisasi interoperabilitas data berbasis NIK untuk program pemerintah, penguatan APIP dalam pengawasan program pemerintah, penguatan sistem penanganan perkara tindak pidana, optimalisasi pengawasan keuangan Desa dan penataan aset desa, penguatan integrasi sistem informasi yang melibatkan 76 Kementerian/lembaga, 34 pemerintah provinsi, 68 kabupaten/kota. (MCDiskominforohul/Ade)